Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 43
Saturday, 14 July 2012 12:33

Pajak Reklame

Written by 
Rate this item
(0 votes)
   
 

PAJAK REKLAME

a.      Dasar Hukum :

Perda Nomor :  4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Perda Nomor : … tahun 2012 tentang Perubahan Pajak Daerah nomor 4 tahun 2012

b.      Pengertian-Pengertian

·         Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.

·         Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

 

c.       Objek Pajak

·       Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame

·         Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

·         Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1)      Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

2)      Reklame kain;

3)      Reklame melekat, stiker;

4)      Reklame selebaran;

5)      Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

6)      Reklame udara;

7)      Reklame apung;

8)      Reklame suara;

9)      Reklame film/slide; dan

10)  Reklame peragaan.

·         Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

1)      penyelenggaraan  Reklame melalui internet, televisi, radio, warta  harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

2)      label/merk   produk   yang   melekat   pada   barang    yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

3)      nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang  melekat  pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran tidak lebih dari 0,2 m².

4)      Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau  pemerintah daerah; dan

5)    Reklame  yang diselenggarakan  dalam rangka  pelaksanaan Pemilihan Umum yaitu untuk pemilihan calon anggota Legislatif, pemilihan anggota DPD, pemilihan  calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

 

d.      Subjek dan Wajib Pajak

  • Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
  • Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
  • Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
  • Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

 

e.      Dasar Pengenaan, Tarif dan cara Perhitungan

  • Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
  • Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
  • Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
  • Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sbb :
  • Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  • Nilai Sewa Reklame
  • =

 

  • Indeks Jenis Reklame X Indeks lokasi X Indeks Ukuran Media Reklame X Jangka Waktu Pemasangan Reklame X Jumlah Reklame X (Rp.)
  • Hasil perhitungan Nilai Sewa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
  • Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  • Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan dasar pengenaan pajak.

 

f.        Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dipungut di daerah

g.      Masa Pajak

·         Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

 

h.      Sanksi Pidana

1)      Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2)      Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

i.        Jumlah Wajib Pajak

1

 Videotron

                         2

 2

 Papan Toko

                   447

 3

 Papan Produk

                   477

 4

 Tinplate

                      95

 5

 Bando

                      12

 6

 Billboard

                   200

 7

 Baligo Permanen

                         2

 8

 Neon Box

                   372

Reklame Kain

5000


 
 
 
Read 96690 times Last modified on Monday, 23 July 2012 08:04

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Realisasi Pendapatan Daerah