Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 43
Monday, 23 July 2012 08:09

Pajak BPHTB

Written by 
Rate this item
(0 votes)
   
 

PAJAK BPHTB

a.      Dasar Hukum :

Perda Nomor : 8 tahun 2010 tentang BPHTB

b.      Pengertian-Pengertian

  • Pejabat Pembuat Akta Tanah,  yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi  wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh  orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,  badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  • Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.   5
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
  • Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
  • Hak atas Tanah dan/atau  Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
  • Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut  pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
  • Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib  Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  • Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.
  • Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak.
  • Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak sampai kegiatan penagihan  pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
  • Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

c.       Objek Pajak

  • Nama Pajak adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
  • Objek Pajak adalah :

a) pemindahan hak karena :

1)  jual beli;

2)  tukar menukar;

3)  hibah;

4)  hibah wasiat;

5)  waris;

6)  pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7)  pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8)  penunjukan pembeli dalam lelang;

9)  pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10) penggabungan usaha;

11) peleburan usaha;

12) pemekaran usaha; atau

13) hadiah.

b.)  pemberian hak baru karena :

1)  kelanjutan pelepasan hak; atau

2)  di luar pelepasan hak.

  • Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada point diatas adalah :

1)      hak milik;

2)      hak guna usaha;

3)      hak guna bangunan;

4)      hak pakai;

5)      hak milik atas satuan rumah susun; dan

6)      hak pengelolaan.

 

·         Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

1)      perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

2)      negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

3)      badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak   menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

4)      orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

5)      orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

6)      orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

 

d.      Subjek Pajak

1)      Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2)      (6) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

 

e.      Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

1)      Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud diatas  dalam hal :

a)      jual beli adalah harga transaksi;

b)      tukar menukar adalah nilai pasar;

c)      hibah adalah nilai pasar;

d)      hibah wasiat adalah nilai pasar;

e)      waris adalah nilai pasar;

f)       pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

g)      pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

h)      peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

i)        pemberian hak baru atas  tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

j)        pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

k)      penggabungan usaha adalah nilai pasar;

l)        peleburan usaha adalah nilai pasar;

m)   pemekaran usaha adalah nilai pasar;

n)      hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

o)      penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

2)       Jika Nilai Perolehan Objek  Pajak sebagaimana dimaksud  huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah  NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

3)      Dalam Hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) Belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. 

4)       Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud adalah bersifat sementara.

5)       Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud  dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6)  Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

7) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

 

 

 

f.        Tarif dan cara Perhitungan

1)      Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

2)      Besaran pokok Pajak yang  terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

3)      Dalam Hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam  pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP.

g.      Wilayah Pemungutan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

h.      Saat Terutangnya Pajak

(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :

a)      jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

b)      tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

c)      hibah adalah sejak tanggal dibuat  dan ditandatanganinya akta;

d)      hibah wasiat adalah  sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e)      waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;

f)       pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

g)      pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

h)      putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

i)        pemberian hak baru atas  Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak  tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j)        pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k)      penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

l)        peleburan usaha adalah  sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

m)   pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

n)      hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan

o)      lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus  dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak.

i.        Sanksi Pidana

1)      Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2)      Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

 
 
Read 81482 times Last modified on Wednesday, 25 July 2012 04:21

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Realisasi Pendapatan Daerah

Link Pemerintah