Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 43
Monday, 23 July 2012 08:10

Pajak Bumi dan Bangunan

Written by 
Rate this item
(0 votes)
   
 

 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

a.      Dasar Hukum :

Perda Nomor :  4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

b.      Pengertian-Pengertian

·         Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

·         Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.

·         Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

·         Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

 

c.       Objek Pajak

  • Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dikenakan Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
  • Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
  • Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1)      jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

2)      jalan tol;

3)      kolam renang;

4)      pagar;

5)      tempat olahraga;

6)      galangan kapal, dermaga;

7)      taman;

8)      tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

9)      menara.

·         Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah objek Pajak yang :

a.         digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b.         digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c.         digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;

d.         merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan dan dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e.         digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f.          digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

·         Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

 

d.      Subjek dan Wajib Pajak

·         Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

·         Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu  hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

 

e.      Dasar Pengenanan, Tarif dan cara Perhitungan

  • Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah NJOP.
  • Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah daerah.
  • Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
  • Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun.
  • Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun.
  • Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan dasar pengenaan setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak.

f.        Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dipungut di daerah

g.      Masa Pajak

·         Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun kalender.

 

h.      Jumlah Wajib Pajak

 

 

 

 

NO

KECAMATAN

TARGET 2012

OP

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

1

PURBARATU

467,807,927

19,797

 

 

2

TAMANSARI

930,384,750

41,679

 

 

3

CIBEUREUM

1,047,585,467

31,503

 

 

4

CIHIDEUNG

3,592,336,640

17,837

 

 

5

TAWANG

2,535,613,406

16,825

 

 

6

INDIHIANG

1,065,560,733

18,718

 

 

7

CIPEDES

1,769,406,834

21,128

 

 

8

BUNGURSARI

1,041,189,926

24,096

 

 

9

KAWALU

1,277,057,040

44,097

 

 

 

10

MANGKUBUMI

1,813,701,845

38,403

 

 

JUMLAH SELURUH

15,540,644,568

274,083

 
           

 

 

 

 
 
Read 93109 times Last modified on Wednesday, 25 July 2012 04:22

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Realisasi Pendapatan Daerah

Link Pemerintah