Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 43
Monday, 23 July 2012 08:13

Pajak Air Tanah

Written by 
Rate this item
(0 votes)
   
 

 

PAJAK AIR BAWAH TANAH

a.      Dasar Hukum :

Perda Nomor : 5 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

b.      Pengertian-Pengertian

·         Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

·         Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

·         Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

·         Harga Dasar Air (HDA) adalah Harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

·         Harga Air Baku (HAB) adalah Harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya (m).

·         Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

 

·          Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang

 

c.       Objek Pajak

  • Nama Pajak adalah Pajak Air Tanah yang dipungut atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
  • Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
  • Dikecualikan dari objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk :

1)            air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;

2)            sarana pendidikan; dan

3)            sarana kesehatan masyarakat milik pemerintah

 

d.      Subjek dan Wajib Pajak

  • Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  • Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

 

e.      Dasar Pengenanan, Tarif dan cara Perhitungan

  • Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
  • Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

1)      jenis sumber air;

2)      lokasi / zona pengambilan sumber air;

3)      tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

4)      volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

5)      kualitas air; dan

6)      tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

  • Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
  • Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
  • Nilai Perolehan Air tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
  • Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
  •  Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar  pengenaan  pajak.

 

f.        Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dipungut di daerah

g.      Masa Pajak

  • Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

 

h.      Sanksi Pidana

1)      Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2)      Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

 
Read 140736 times Last modified on Wednesday, 25 July 2012 04:22

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Realisasi Pendapatan Daerah

Pengunjung

29284684
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1738
18157
19895
29151714
1738
293336
29284684

Your IP: 54.80.230.32
Server Time: 2017-05-01 02:25:51