Pajak Hotel
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 43
Saturday, 14 July 2012 11:42

Pajak Hotel

Written by 
Rate this item
(0 votes)
   
   

PAJAK HOTEL

a.      Dasar Hukum :

  •    Perda Nomor : 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
  •    Perda Nomor : … tahun 2012 tentang Perubahan Pajak Daerah nomor 4 tahun 2011

b.      Pengertian-Pengertian

·         Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

·      Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

 

c.       Objek Pajak

·         Nama Pajak  Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

·       Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan Hiburan.

·         Jasa penunjang sebagaimana dimaksud diatas  adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

·         Tidak termasuk objek Pajak Hotel  adalah:

1)      jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;

2)      jasa sewa apertemen, kondominium dan sejenisnya;

3)      jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

4)   jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

5)      jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

 

 

d.      Dasar Pengenaan

·      Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

·      Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

 

e.      Tarif dan cara Perhitungan

  • Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) kecuali rumah kos sebesar 5% (lima persen)
  • Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan dasar pengenaan.

f.        Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dipungut di daerah

g.      Masa Pajak

·         Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

 

h.      Sanksi Pidana

1)      Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2)      Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

i.        Jumlah Wajib Pajak

1)      Hotel Berbintang        :  4 hotel

2)      Hotel Melati 3             : 12 buah

3)      Hotel Melati 2             : 11 buah

4)      Hotel Melati 1             :  4 buah

5)      Motel                          :

6)      Cottage                       :

7)      Rumah Kos                  :

8)      Losmen/wisma            : 1 buah

Read 122708 times Last modified on Friday, 24 August 2012 09:51

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Realisasi Pendapatan Daerah