Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 43
Monday, 23 July 2012 08:07

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Written by 
Rate this item
(0 votes)
   
 

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

a.      Dasar Hukum :

Perda Nomor :  4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

b.      Pengertian-Pengertian

·         Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

·         Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

 

c.       Objek Pajak

  • Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
  • Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

a.        asbes;

b.        batu tulis;

c.         batu setengan permata;

d.        batu kapur;

e.        batu apung;

f.          batu permata;

g.        bentonit;

h.        dolomit;

i.          feldspar;

j.          garam batu (halite);

k.         grafit;

l.          granit/andesit;

m.      gips;

n.        kalsit;

o.        kaolin;

p.        leusit;

q.        magnesit;

r.         mika;

s.         marmer;

t.          nitrat;

u.        opsidien;

v.         oker;

w.       pasir dan kerikil;

x.         pasir kuarsa;

y.         perlit;

z.         phospat;

aa.    talk;

bb.    tanah serap (fullers earth);

cc.     tanah diatome;

dd.    tanah liat;

ee.    tawas (alum);

ff.       tras;

gg.    yarosif;

hh.    zeolit;

ii.        basal;

jj.        trakkit; dan

kk.     Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

·         Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

1)      kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; dan

2)      kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial

d.      Subjek dan Wajib Pajak

·         Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

·         Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

e.      Dasar Pengenanan, Tarif dan cara Perhitungan

·         Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

·         Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

·         Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah.

·         Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

·         Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

·         Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan dasar pengenaan pajak .

f.        Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dipungut di daerah

g.      Masa Pajak

·         Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

 

h.      Sanksi Pidana

1)      Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2)      Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

 

i.        Jumlah Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak                      : 15 buah

 
 
Read 138336 times Last modified on Wednesday, 25 July 2012 04:18

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Realisasi Pendapatan Daerah