Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 43
pajak

pajak (12)

Wednesday, 25 July 2012 04:24

Penyelenggaraan Reklame

Written by
 
 
 

PENYELENGGARAAN REKLAME

a)      Dasar Hukum

Perda nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame.

b)     Pengertian-pengertian

1)      Daerah adalah Kota Tasikmalaya;

2)      Pemerintah  Daerah  adalah  Kepala  Daerah  beserta  Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3)      Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya selanjutnya disingkat DPRD;

4)      Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;

5)      Pejabat  yang ditunjuk adalah Pejabat  di  lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;

6)      Reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan,  atau  media  yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil  dipergunakan  guna  memperkenalkan  mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan atau  ditempatkan atau dapat lihat,dibaca dan atau didengar dari  suatu tempat  oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

7)      Penyelenggaraan  reklame  adalah  orang  atau  badan  yang menyelengarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau  untuk  dan  atas  nama  pihak  lain  yang  menjadi tanggungannya;

8)      Pola penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame;

9)      Peletakan reklame adalah  tempat  tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan;

10)  Titik  reklame  adalah  tempat  dimana  bidang  reklame  /ditempatkan;

11)  Bidang  reklame  adalah  bagian  atau  muka  reklame  yang dimanfaatkan sebagai  tempat  penyajian gambar  atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame;

12)  Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian ruang kota yang status  pemilikannya  perseorangan  atau  badan  yang pemanfaatannya  sesuai  dengan  peruntukan  yang  ditetapkan dalam rencana kota;

13)  Di  atas bangunan adalah titik reklame yang ditempelkan diatas bangunan atau gedung;

14)  Menempel  pada bangunan adalah titik reklame yang menempel atau menyatu pada bangunan,  baik mempergunakan konstruksi maupun   tidak;

15)  Halaman  adalah  bagian  ruang  terbuka  yang  terdapat  didalam persil;

16)  Bahu jalan atau berm jalan adalah batas antara pagar halaman,dengan trotoar dan atau saluran;

17)  Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau  plat  beton  dan  sejenisnya  yang  memenuhi  kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;

18)  Ketinggian  reklame  adalah  jarak  antara  lambang  paling  atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi  kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;

19)  Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur  dengan baik dalam suatu  komposisi  yang  estetis,  baik  dari  segi  kepentingan penyelenggara  atau  masyarakat  yang  melihat  maupun keserasiannya  dengan  pemanfaatan  ruang  kota  beserta lingkungan sekitarnya;

20)  Gambar tata letak bangunan yang selanjutnya disingkat gambar TLB  adalah  gambar  rencana  reklame  megatron,  video, megatron/large electronic display dan papan  billboard termasuk jenis  reklame  lainnya  yang  pemasangannya  memerlukan

21)  Konstruksi  dan  menjelaskan  identitas  reklame  secara  teknis mengenai  peletakan,  ukuran,  bentuk,  ketinggian,  estetika  dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.

c)      Pola Penyebaran Reklame

1)       Setiap  penyebaran  peletakan  reklame harus  memperhatikan  estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota;

2)       Pola Penyebaran peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota ;

3)      Peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal  (2)  diuraikan menjadi titik-titik  reklame;

4)      Titik  Reklame sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  Pasal  ini,  dinyatakan dalam gambar TLB, ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

a.       Gambar  TLB,  hanya diperuntukan bagi  jenis reklame megatron,  vedeo wall  dinamics board dan papan billboard atau bando jalan.

b.      Pola penyebaran peletakan reklame dan peletakan titik reklame  sekurang-kurangnya 1 (satu)  tahun sekali  dilakukan evaluasi  oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;

c.       Walikota  dapat  menetapkan  penambahan  pola  penyebaran  peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sejalan dengan perkembangan penataan kota;

d.      Dalam  hal  terdapat  kendala  pada  saat  penerapan  titik  reklame  di lapangan maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

d)     Kawasan Reklame

Berdasarkan katagori peletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan di Kota Tasikmalaya :

a)      Kawasan Bebas, yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;

b)      Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri  tertentu yang memiliki  kualitas  lingkungan  dan  arsitektur  bangunan  yang  baik,diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan;

c)      Kawasan  Selektif,  yaitu  kawasan  yang  diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;

d)      Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar huruf b ayat (1) Pasal ini.

e)  Rancang Bangun Reklame

  • Setiap  penyelenggaraan  reklame,  harus  memperhatikan  aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran, kontruksi dan penyajiannya.
  • Ketentuan mengenai  diatas, ditetapkan oleh Walikota.

 

 

f)  Jenis Reklame

1)      Reklame megatron;

2)      Reklame video wall;

3)      Reklame dinamics wall;

4)      Reklame billboard/bando;

5)      Reklame papan (papan merk, neon sign, timplate baligo);

6)      Reklame kain/spanduk;

7)      Reklame poster/tempelan;

8)      Reklame selebaran/brosur;

9)      Reklame berjalan pada kendaraan;

10)   Reklame udara / balon;

11)   Reklame film/slide;

12)   Reklame peragaan (permanen/tidak permanen);

13)   n . Sponsor .

g)  Penyelenggaraan Reklame

  • Pemilik Reklame atau produk;
  • Perusahaan Jasa periklanan atau biro periklanan.

h)  Penertiban Reklame

1)      Pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;

2)      Tanpa Izin;

3)      Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;

4)      Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan izin pesan reklame, ukuran reklame, dan bentuk reklame;

5)      Peletakan  titik  reklamenya  tidak  pada  titik  yang  telah  ditetapkan dalam   gambar TLB;

6)  Konstruksi reklame tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan.

Monday, 23 July 2012 08:14

Pajak Hiburan

Written by
   
 

 

PAJAK HIBURAN

a.      Dasar Hukum :

Perda Nomor :  4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Perda Nomor : … tahun 2012 tentang Perubahan Pajak Daerah nomor 4 tahun 2012

b.      Pengertian-Pengertian

·         Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan.

·         Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran

c.       Objek Pajak

  • Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap    penyelenggaraan Hiburan
  • Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran

·         Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a)      tontonan film;

b)      pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;

c)      kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;

d)      pameran;

e)      karaoke dan sejenisnya;

f)       sirkus, akrobat dan sulap;

g)      permainan bilyar, golf dan boling;

h)      pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;

i)        refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan

j)           pertandingan olahraga

k)         Permainan air

l)           Futsal

 

(3)      Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana diatas adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya di bawah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari

 

d.      Subjek dan Wajib Pajak

  • Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan.
  • Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan

 

e.      Tarif dan cara Perhitungan

·         Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan, Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud diatas termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

·         Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

a)            Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, permainan ketangkasan dan mandi uap/spa, Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

b)            Khusus untuk Hiburan berupa karaoke dikenakan Tarif Pajak Hiburan yang ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

c)            Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan Tarif Pajak Hiburan yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

  • Besaran pokok Pajak HIburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan dasar pengenaan pajak.

f.        Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dipungut di daerah

g.      Masa Pajak

·         Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

 

h.      Sanksi Pidana

1)      Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2)      Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

i.        Jumlah Wajib Pajak

1)      Bioskop                                    :  1  buah

2)      Karoke                                     :  5 buah

3)      Bilyard                                     :  4 buah

4)      Klam renang/permainan air        :  9 buah

5)      Permainan games                      : 17 buah

Monday, 23 July 2012 08:13

Pajak Air Tanah

Written by
   
 

 

PAJAK AIR BAWAH TANAH

a.      Dasar Hukum :

Perda Nomor : 5 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

b.      Pengertian-Pengertian

·         Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

·         Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

·         Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

·         Harga Dasar Air (HDA) adalah Harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

·         Harga Air Baku (HAB) adalah Harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya (m).

·         Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

 

·          Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang

 

c.       Objek Pajak

  • Nama Pajak adalah Pajak Air Tanah yang dipungut atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
  • Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
  • Dikecualikan dari objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk :

1)            air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;

2)            sarana pendidikan; dan

3)            sarana kesehatan masyarakat milik pemerintah

 

d.      Subjek dan Wajib Pajak

  • Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  • Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

 

e.      Dasar Pengenanan, Tarif dan cara Perhitungan

  • Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
  • Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

1)      jenis sumber air;

2)      lokasi / zona pengambilan sumber air;

3)      tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

4)      volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

5)      kualitas air; dan

6)      tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

  • Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
  • Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
  • Nilai Perolehan Air tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
  • Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
  •  Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar  pengenaan  pajak.

 

f.        Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dipungut di daerah

g.      Masa Pajak

  • Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

 

h.      Sanksi Pidana

1)      Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2)      Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

 
Monday, 23 July 2012 08:10

Pajak Bumi dan Bangunan

Written by
   
 

 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

a.      Dasar Hukum :

Perda Nomor :  4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

b.      Pengertian-Pengertian

·         Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

·         Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.

·         Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

·         Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

 

c.       Objek Pajak

  • Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dikenakan Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
  • Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
  • Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1)      jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

2)      jalan tol;

3)      kolam renang;

4)      pagar;

5)      tempat olahraga;

6)      galangan kapal, dermaga;

7)      taman;

8)      tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

9)      menara.

·         Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah objek Pajak yang :

a.         digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b.         digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c.         digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;

d.         merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan dan dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e.         digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f.          digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

·         Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

 

d.      Subjek dan Wajib Pajak

·         Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

·         Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu  hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

 

e.      Dasar Pengenanan, Tarif dan cara Perhitungan

  • Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah NJOP.
  • Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah daerah.
  • Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
  • Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun.
  • Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun.
  • Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan dasar pengenaan setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak.

f.        Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dipungut di daerah

g.      Masa Pajak

·         Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun kalender.

 

h.      Jumlah Wajib Pajak

 

 

 

 

NO

KECAMATAN

TARGET 2012

OP

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

1

PURBARATU

467,807,927

19,797

 

 

2

TAMANSARI

930,384,750

41,679

 

 

3

CIBEUREUM

1,047,585,467

31,503

 

 

4

CIHIDEUNG

3,592,336,640

17,837

 

 

5

TAWANG

2,535,613,406

16,825

 

 

6

INDIHIANG

1,065,560,733

18,718

 

 

7

CIPEDES

1,769,406,834

21,128

 

 

8

BUNGURSARI

1,041,189,926

24,096

 

 

9

KAWALU

1,277,057,040

44,097

 

 

 

10

MANGKUBUMI

1,813,701,845

38,403

 

 

JUMLAH SELURUH

15,540,644,568

274,083

 
           

 

 

 

 
 
Monday, 23 July 2012 08:09

Pajak BPHTB

Written by
   
 

PAJAK BPHTB

a.      Dasar Hukum :

Perda Nomor : 8 tahun 2010 tentang BPHTB

b.      Pengertian-Pengertian

  • Pejabat Pembuat Akta Tanah,  yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi  wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh  orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,  badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  • Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.   5
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
  • Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
  • Hak atas Tanah dan/atau  Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
  • Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut  pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
  • Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib  Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  • Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.
  • Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak.
  • Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak sampai kegiatan penagihan  pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
  • Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

c.       Objek Pajak

  • Nama Pajak adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
  • Objek Pajak adalah :

a) pemindahan hak karena :

1)  jual beli;

2)  tukar menukar;

3)  hibah;

4)  hibah wasiat;

5)  waris;

6)  pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7)  pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8)  penunjukan pembeli dalam lelang;

9)  pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10) penggabungan usaha;

11) peleburan usaha;

12) pemekaran usaha; atau

13) hadiah.

b.)  pemberian hak baru karena :

1)  kelanjutan pelepasan hak; atau

2)  di luar pelepasan hak.

  • Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada point diatas adalah :

1)      hak milik;

2)      hak guna usaha;

3)      hak guna bangunan;

4)      hak pakai;

5)      hak milik atas satuan rumah susun; dan

6)      hak pengelolaan.

 

·         Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

1)      perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

2)      negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

3)      badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak   menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

4)      orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

5)      orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

6)      orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

 

d.      Subjek Pajak

1)      Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2)      (6) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

 

e.      Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

1)      Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud diatas  dalam hal :

a)      jual beli adalah harga transaksi;

b)      tukar menukar adalah nilai pasar;

c)      hibah adalah nilai pasar;

d)      hibah wasiat adalah nilai pasar;

e)      waris adalah nilai pasar;

f)       pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

g)      pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

h)      peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

i)        pemberian hak baru atas  tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

j)        pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

k)      penggabungan usaha adalah nilai pasar;

l)        peleburan usaha adalah nilai pasar;

m)   pemekaran usaha adalah nilai pasar;

n)      hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

o)      penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

2)       Jika Nilai Perolehan Objek  Pajak sebagaimana dimaksud  huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah  NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

3)      Dalam Hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) Belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. 

4)       Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud adalah bersifat sementara.

5)       Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud  dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6)  Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

7) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

 

 

 

f.        Tarif dan cara Perhitungan

1)      Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

2)      Besaran pokok Pajak yang  terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

3)      Dalam Hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam  pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP.

g.      Wilayah Pemungutan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

h.      Saat Terutangnya Pajak

(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :

a)      jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

b)      tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

c)      hibah adalah sejak tanggal dibuat  dan ditandatanganinya akta;

d)      hibah wasiat adalah  sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e)      waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;

f)       pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

g)      pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

h)      putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

i)        pemberian hak baru atas  Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak  tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j)        pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k)      penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

l)        peleburan usaha adalah  sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

m)   pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

n)      hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan

o)      lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus  dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak.

i.        Sanksi Pidana

1)      Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2)      Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

 
 
Monday, 23 July 2012 08:07

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Written by
   
 

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

a.      Dasar Hukum :

Perda Nomor :  4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

b.      Pengertian-Pengertian

·         Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

·         Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

 

c.       Objek Pajak

  • Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
  • Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

a.        asbes;

b.        batu tulis;

c.         batu setengan permata;

d.        batu kapur;

e.        batu apung;

f.          batu permata;

g.        bentonit;

h.        dolomit;

i.          feldspar;

j.          garam batu (halite);

k.         grafit;

l.          granit/andesit;

m.      gips;

n.        kalsit;

o.        kaolin;

p.        leusit;

q.        magnesit;

r.         mika;

s.         marmer;

t.          nitrat;

u.        opsidien;

v.         oker;

w.       pasir dan kerikil;

x.         pasir kuarsa;

y.         perlit;

z.         phospat;

aa.    talk;

bb.    tanah serap (fullers earth);

cc.     tanah diatome;

dd.    tanah liat;

ee.    tawas (alum);

ff.       tras;

gg.    yarosif;

hh.    zeolit;

ii.        basal;

jj.        trakkit; dan

kk.     Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

·         Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

1)      kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; dan

2)      kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial

d.      Subjek dan Wajib Pajak

·         Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

·         Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

e.      Dasar Pengenanan, Tarif dan cara Perhitungan

·         Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

·         Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

·         Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah.

·         Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

·         Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

·         Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan dasar pengenaan pajak .

f.        Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dipungut di daerah

g.      Masa Pajak

·         Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

 

h.      Sanksi Pidana

1)      Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2)      Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

 

i.        Jumlah Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak                      : 15 buah

 
 
Monday, 23 July 2012 08:05

Pajak Penerangan Jalan

Written by
   
 

PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM

a.      Dasar Hukum :

Perda Nomor : 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

b.      Pengertian-Pengertian

·         Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

 

c.       Objek Pajak

  • Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain

·         Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

·         Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.

·         Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1)      penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;

2)      penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan

3)      penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

 

d.      Subjek dan Wajib Pajak

a.   Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

b.   Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

c.    Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

 

e.      Dasar Pengenanan, Tarif dan cara Perhitungan

  • Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
  • Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

1)      dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

2)      dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

  • Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
  • Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
  • Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
  • Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan dasar pengenaan

f.        Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dipungut di daerah

g.      Masa Pajak

  • Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

 

h.      Sanksi Pidana

1)      Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2)      Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Monday, 16 July 2012 08:03

Realisasi Pendapatan Daerah

Written by

Monday, 16 July 2012 04:42

Realisasi PBB

Written by

NO BULAN TAHUN JENIS LAPORAN LINK
1 Juni 2012 Mingguan Lihat
2 Juni 2012 Bulanan Lihat
3 Juni 2012 Laporan Pencapaian Lihat

 

Saturday, 14 July 2012 12:33

Pajak Reklame

Written by
   
 

PAJAK REKLAME

a.      Dasar Hukum :

Perda Nomor :  4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Perda Nomor : … tahun 2012 tentang Perubahan Pajak Daerah nomor 4 tahun 2012

b.      Pengertian-Pengertian

·         Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.

·         Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

 

c.       Objek Pajak

·       Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame

·         Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

·         Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1)      Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

2)      Reklame kain;

3)      Reklame melekat, stiker;

4)      Reklame selebaran;

5)      Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

6)      Reklame udara;

7)      Reklame apung;

8)      Reklame suara;

9)      Reklame film/slide; dan

10)  Reklame peragaan.

·         Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

1)      penyelenggaraan  Reklame melalui internet, televisi, radio, warta  harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

2)      label/merk   produk   yang   melekat   pada   barang    yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

3)      nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang  melekat  pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran tidak lebih dari 0,2 m².

4)      Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau  pemerintah daerah; dan

5)    Reklame  yang diselenggarakan  dalam rangka  pelaksanaan Pemilihan Umum yaitu untuk pemilihan calon anggota Legislatif, pemilihan anggota DPD, pemilihan  calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

 

d.      Subjek dan Wajib Pajak

  • Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
  • Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
  • Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
  • Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

 

e.      Dasar Pengenaan, Tarif dan cara Perhitungan

  • Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
  • Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
  • Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
  • Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sbb :
  • Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  • Nilai Sewa Reklame
  • =

 

  • Indeks Jenis Reklame X Indeks lokasi X Indeks Ukuran Media Reklame X Jangka Waktu Pemasangan Reklame X Jumlah Reklame X (Rp.)
  • Hasil perhitungan Nilai Sewa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
  • Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  • Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan dasar pengenaan pajak.

 

f.        Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dipungut di daerah

g.      Masa Pajak

·         Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

 

h.      Sanksi Pidana

1)      Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2)      Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

i.        Jumlah Wajib Pajak

1

 Videotron

                         2

 2

 Papan Toko

                   447

 3

 Papan Produk

                   477

 4

 Tinplate

                      95

 5

 Bando

                      12

 6

 Billboard

                   200

 7

 Baligo Permanen

                         2

 8

 Neon Box

                   372

Reklame Kain

5000


 
 
 

Realisasi Pendapatan Daerah